Banda Aceh.medialatahzan.id.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh didatangi 15 pria yang diduga meminta proyek pekerjaan sembari marah-marah, mengancam dan membentak pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Iya benar (didatangi) sekelompok orang, sekitar 15 orang pria, bertempat di ruangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Perkim Aceh, marah-marah. Kejadiannya pada Selasa (12/8) sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Agustus 2025 19:18
Peristiwa tersebut sempat terekam kamera salah seorang dan viral di media sosial baik Instagram hingga grup-grup WhatsApp. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik itu, terlihat sejumlah pria membentak pegawai di sana.
Aznal menyampaikan, beberapa diantara mereka mempertanyakan proyek kepada Arief (pejabat PPTK) dengan nada tinggi sambil menggertak, menendang kursi dan juga mengeluarkan kata-kata mengancam. Bahkan, ada yang menantang pihak Kepolisian.
“Ketika ada yang mencoba melerai malah dipaksa untuk duduk dan diam. Mereka juga menyatakan mengancam akan merusak kantor manakala tidak mendapat kejelasan,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, para pria tersebut juga bernada keras, bahwa mereka tidak takut kepada siapapun, bahkan bila perlu dipersilahkan untuk memanggil Kapolda (Aceh).
Dari pengakuan, tambah dia, mereka juga menyebut diri orang-orang ban “teubit uteun” baru keluar hutan, dari Aceh Timur.
“Neuboh yum kamoe bacut, kamoe meuteubit lam uteun (hargai kami sedikit, kami baru keluar dari hutan),” kata Aznal meniru ucapan salah seorang pria dalam video tersebut.
Lalu, setelah itu mereka bertemu dan berdialog dengan dirinya, dan akhirnya ke 15 pria tersebut meninggalkan kantor Perkim Aceh usai diberi penjelasan.
Sejauh ini, belum diketahui pasti dari mana sekelompok pria tersebut, dan terkait peristiwa ini belum diputuskan bagaimana langkah selanjutnya.dikutip dari Antara
“Kita tunggu perkembangan selanjutnya (terkait tindak lanjut kasus). Sebelumnya, salah seorang dari mereka sempat mengatakan wajib ada keputusan terkait proyek untuk mereka,” demikian T Aznal Zahri(**).
