Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, meminta kepada Pemerintah Pusat menambah kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar untuk Boat para nelayan di bawah kapasitas 30 GT.
“Hampir di semua Pelabuhan Perikanan di Aceh, nelayan masih susah mendapat BBM subsidi bio solar karena kuota yang diberikan Pemerintah Pusat ke daerah jauh di bawah kebutuhan boat jaring dan pancing yang terdapat di pelabuhan perikanan tersebut,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Aceh, Abdurrahman Ahmad, Jumat (4/10/2024).
Sebut Abdurrahman Ahmad, persediaan stok BBM subsidi bio solar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo, ada satu unit tempat pengisian BBM nelayan. Tapi, kuota yang diberikan Pertamina sekitar 8 ribu liter. Sementara jumlah boat tangkap ikan kapasitas di bawah 30 GT jumlahnya mencapai 457 unit.
“Boat tangkap ikan dan pancing berkapasitas 30 GT, susah mendapatkan BBM subsidi jenis bio solar, harus menunggu dua sampai tiga hari, baru bisa pergi melaut. Kondisi itu, sangat tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi nelayan yang akan menggunakan boat jaring dan pancing kapasitas di bawah 30 GT berlayar ke laut,”.
Dia menyebutkan, pemilik Boat di atas 30 GT, dilarang menggunakan BBM subsidi jenis bio solar yang harganya di SPBU Rp6.800 perliter. Sementara untul Boat jaring dan pancing di atas kapasitas 30 GT, harus beli BBM industri dengan harga sekitar Rp. 13.500 – Rp.14.000 perliter.
“Kondisi saat Boat tangkap ikan di Aceh, membeli dan menggunakan BBM non standar atau oplosan, karena harganya hanya Rp. 9.500 – Rp. 10.500 perliter, dibanding harga BBM industri produk Pertamina mencapai Rp13.500 – Rp14.000/liter,” ungkapnya.
Resiko membeli BBM non standar, yang bersumber dari bekas sumur minyak tua, peninggalan perusahaan migas, seperti di Idi, Aceh Timur, peninggalan Asamerah, di Rantau, Aceh Tamiang peninggalan Pertamina. Sementara kualitas minyaknya tidak sama, dengan produksi BBM Pertamina.
“Bila digunakan untuk BBM boat jaring dan pancing ikan, resikonya takut mogok di tengah laut,” paparnya.
DPR Aceh akan terus memperjuangkan permintaan tambahan kuota BBM subsidi jenis bios solar untuk boat-boat nelayan kapasitas 30 GT kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk boat kapasitas di atas 30 GT, akan mengusulkan diberikan BBM non subsidi dengan harga yang terjangkau.
“Alasannya, pabrik pengolah minyak yang ada di Indonesia, saat ini sudah berhasil memproduksi minyak sawit menjadi minyak solar,” paparnya.
“Penurunan harga BBM non subsidi jenis dexlite dari Rp14.050 menjadi Rp12.700/liter, salah satu faktornya atas keberhasilan pengolahan minyak sawit menjadi BBM sejenis solar, yang dilakukan pabrik pengolahan minyak milik pertamina yang bisa digunakan untuk BBM mesin diesel,” pungkasnya. [Adv]
