Banda Aceh.medialatahzan.id. –Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) peringkat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
“Prestasi ini menjadi bukti konkret komitmen Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak,” kata Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Sabtu, 9 Agustus 2025
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN RI Ratu Isyana Bagoes Oka, kepada Wali Kota Banda Aceh pada malam penganugerahan KLA 2025, Jumat malam (8/8), di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta.
Untuk diketahui, Banda Aceh sudah mendapatkan penghargaan kota layak anak sejak delapan tahun lalu. Di mana, pada 2017 dan 2018 tingkat pratama, 2019 – 2021 tingkat madya, 2021, tahun 2022 dan 2023 dapat penghargaan tingkat nindya.
Illiza menyatakan, Pemko Banda Aceh berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, terutama dari sisi kelembagaan dan menambah jumlah desa ramah anak di Banda Aceh.
Melalui penyiapan sarana dan prasarana, secara keorganisasian, kolaborasi, dan juga CSR bagi kepentingan/kegiatan anak.
“Seperti ruang terbuka hijau untuk tempat bermain anak dan berkumpulnya keluarga,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga bertekad mewujudkan sekolah ramah anak di semua wilayah Banda Aceh sebagai upaya menurunkan tingkat bullying pada anak.
“Bagaimana kita bisa menurunkan angka bullying yang hari ini masih sangat meresahkan kita semua, tanpa menutup pintu ruang kreativitas anak,” katanya.dikutip dari Antara.
Tak hanya itu, di bidang kesehatan, Pemko Banda Aceh telah meluncurkan program Dokter Saweu Sikula (dokter kunjungi sekolah).
“Kita datangkan dokter anak untuk memeriksa kesehatan anak secara rutin, mulai tingkat PAUD, SD, hingga SMP di yang ada di Banda Aceh,” ujar Illiza.
Sebagai informasi, Kementerian PPPA menganugerahkan penghargaan kabupaten/kota layak anak 2025 kepada 355 kabupaten/kota. Proses penilaian kabupaten/kota layak anak 2025 ini memakan waktu hampir satu tahun setengah dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga.(02).
