Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP, Eka Sila Kusna Jaya menegaskan, bahwa tindakan penagihan aktif ini adalah bagian tak terpisahkan dari aturan yang diterapkan DJP.
“Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujar dia dalam keterangannya kepada awak media, Senin (16/6).
Eka menambahkan, selain untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan aktif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-KPP dalam bidang penagihan, menyeragamkan prosedur pelaksanaan sita di seluruh wilayah, dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada penunggak pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Dirjen pajak menjalankan tindakan penagihan aktif sebagai bagian dari aturan yang kami terapkan,” ujar Eka.
Sebagai informasi, kegiatan penyitaan ini merupakan Pekan Sita Serentak Tahun 2025, yang dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Kegiatan yang merupakan bagian dari strategi DJP untuk mencairkan utang pajak melalui tindakan penagihan aktif berupa sita akan berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 Juni 2025.
Pekan sita ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak melalui efek jera bagi Wajib Pajak yang membandel dan tidak melunasi kewajibannya.
Rencana penyitaan ini terbagi rata di tiga wilayah Kanwil DJP Jawa Barat:
1. Kanwil DJP Jawa Barat I: 63 aset
2. Kanwil DJP Jawa Barat II: 24 aset
3. Kanwil DJP Jawa Barat III: 46 aset
Acara kick-off Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid.
Dalam kegiatan ini, Juru Sita dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terpilih secara langsung mengeksekusi penyitaan objek pajak berupa tanah di lapangan.
Momen ini disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh para pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak.
Diketahui penerimaan pajak pada tahun 2025, khususnya hingga April, menunjukkan realisasi sebesar Rp557,1 triliun, yang setara dengan 25,4% dari target APBN 2025.
Namun, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar menyoroti pentingnya kegiatan ini di wilayahnya.
Dia bilang, melalui Pekan Sita Serentak ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara konsisten.
“Di Kanwil DJP Jawa Barat I, tunggakan pajak masih tinggi. Melalui kegiatan ini, kami berharap kinerja penagihan meningkat dan wajib pajak yang tidak patuh mendapat efek jera. Ini bagian dari upaya membangun keadilan dan kepatuhan bersama,” ungkapnya.
Adapun Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Dasto Ledyanto menekankan aspek sinergi dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi efektif antar-kanwil.
“Dengan prosedur yang seragam dan pelaksanaan yang transparan, kami berharap dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan institusi.” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Romadhaniah menambahkan, pekan Sita Serentak ini adalah inovasi DJP Jawa Barat.
“Kami berharap, kegiatan ini menjadi awal dari sinergi penagihan yang lebih kuat antar-kanwil dan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya patuh pajak di masyarakat.” pungkasnya.
